Mungkinkah Pengelolaan Sampah di Depok Seperti di Jepang?

Oleh: Ricardi S. Adnan^*)

Perkembangan Kota Depok baik sebagai sebagai kota penyangga ibu kota maupun sebagai kota mandiri dalam 20 tahun terakhir sangatlah pesat. Jika pada tahun 1990an orang bisa menyeberang jalan di Margonda sambil mengobrol, maka pada tahun 2000an kita akan berusaha keras mencari beberapa detik waktu untuk bisa menyeberang jalan. Jika dahulu waktu tempuh dari bundaran UI hingga ke kantor walikota pada siang hari dengan naik angkot hanya membutuhkan sekitar 5 menit maka saat ini waktu tempuhnya tidak kurang dari 30 menit. Kondisi tersebut merupakan cerminan bahwa jumlah penduduk kota Depok mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa.

Masalah Sampah di Depok 

Sebagaimana pertumbuhan kota di tanah air, perencanaan tata kota cenderung lebih berkonsentrasi pada sarana dan prasarana yang berkaitan dengan aktifitas mobiltas penduduk seperti pembangunan jalan dan pertambahan jumlah kendaraan umum, listrik, sekolah, telepon maupun rumah ibadah. Hal yang seringkali dilupakan adalah manajemen limbah. Meskipun hal ini dianggap penting, tapi tidak jarang pula persoalan sampah menjadi persoalan bagi warga maupun kota setempat.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh M. Hasan (2006) pada tahun 2003, jumlah sampah yang dihasilkan rumah tangga di kota Depok sebanyak 2.270 m3 dari total sampah sebanyak 3.176 meter kubik per hari. Artinya 71% sampah yang dihasilkan merupakan sampah rumah tangga. Dari sekian jumlah sampah yang ada, 31 % dibakar/ dikubur, 23 % diangkut ke tempat pembuangan, 20 % dibuang ke sungai, 16 % dibuang sembarangan.  Tampaknya kondisi tersebut masih terjadi hingga saat ini. Banyak sampah yang menjadi penyebab banjir di kota Depok sekitarnya akibat penumpukkan sampah tidak pada tempatnya. Konsep Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu “Sipesat” yang pernah menjadi “program andalan” Walikota Nurmahmudi, tampaknya hingga saat ini masih belum berhasil diwujudkan.

Penanganan Sampah di Pinggiran Tokyo 

Bandingkan dengan apa yang dilakukan di Daerah Fuchu dan Tama yang lokasinya sekitar 20 km dari pusat kota Tokyo. Sebagaimana tulisan Hiroyoshi Kano (2006), persoalan sampah telah menjadi perhatian warga dan pemerintah daerah di sana sejak 1950an. Pada tahun 1967 Daerah Tama telah mengajak pihak swasta berpartisipasi dalam mengangkut sampah dengan memberi konsesi untuk melakukan proses daur ulang. Di tempat-tempat yang telah ditentukan terdapat tong sampah besi berwarna hijau untuk menampung sampah yang bisa dibakar dan tong sampah berwarna orange untuk sampah yang tidak bisa dibakar. Truk sampah memiliki jadwal tertentu untuk mengangkut jenis sampah berdasarkan jenisnya tersebut.  Pihak swasta kemudian melakukan proses pengolahan sampah tersebut baik untuk dijadikan pupuk maupun barang-barang daur ulang. Penanganan pelayanan pengelolaan sampah secara lebih serius oleh pemerintah baru mulai dilakukan sejak tahun 1973 di Tama dan 1974 di Fuchu. Pemerintah dan juga warga secara aktif mensosialisasikan bagaimana mengelola sampah yang baik.

Hingga saat ini, sistem pengelolaan sampah di Jepang sudah sangat rapi sekali. Sampah dibedakan atas lima jenis (Combustible = sampah dapur, bulky garbage & noncombustible garbage = alat-alat rumah tangga seperti panci, pot bunga, sepeda, kaleng, botol-botol, kertas dan bungkusan plastik). Kelima jenis sampah tersebut harus dibungkus tersendiri masing-masing dan warga diharapkan meletakkannya di tempat sampah sesuai jadwal pengangkutan sampah untuk jenis-jenis tersebut.

Untuk mengingatkan warga dan pendatang mengenai bagaimana teknis pengelolaan sampah, setiap rumah tangga dan pendatang yang menyewa apartemen/ kos-kosan diberi panduan dan petunjuk cara mengelompokkan sampah dalam dua bahasa (Jepang dan Inggris) serta informasi jadwal pengumpulan sampah sesuai berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Botol plastik minuman yang dibuang disyaratkan untuk di pisahkan antara tutup dan botol plastiknya, serta label kertas yang menyertai juga dibuka dan dikelompokan ke dalam sampah kertas. Khusus untuk kaleng maupun plastik, warga diminta membersihkan terlebih dahulu dengan air dan kalau perlu dengan sabun. Hal ini dimaksudkan agar sampah yang ditumpuk tidak menyebarkan bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, di Jepang kita tidak menemui adanya wilayah-wilayah yang disesaki bau sampah yang tidak sedap. (Gambar 4 dan 5)

Memang tidak semua orang hafal dan mengingat jadwal pembuangan sampah tersebut, khususnya para tamu/ pendatang. Namun dari pengamatan penulis beberapa bulan di Tokyo, semua sampah telah dibungkus/ dikelompokkan berdasarkan petunjuk tersebut. Untuk kekeliruan tersebut konsekuensinya sampah yang tidak sesuai jadwal tidak diangkut oleh mobil truk.
 
Hal penting yang perlu diketahui, bahwa pengelolaan sampah bukan saja tugas pemerintah atau beban dari warga semata melainkan tanggung jawab semua pihak. Pengelolaan sampah bukan hanya persoalan bagaimana membuang dari lingkungan kita tetapi juga berkenaan dengan kesinambungan lingkungan hidup. Hal yang paling utama adalah bagaimana kita menjadikan manajemen pengelolaan sampah tersebut menjadi bagian dari budaya kehidupan kita sehari-hari, dimulai pengelolaannya dari rumah masing-masing.

Mungkinkah Pemerintah dan warga Depok meniru langkah mereka menjadikan kotanya lebih bersih dan nyaman dihuni? Jawabannya ada pada kita semua.

-----------------------------

^*)Penulis adalah warga Depok dan peneliti tamu (Visiting Research Fellow)  di Tokyo University - Jepang. Alamat email penulis:  ricardi.s@alumni.ui.ac.id .

Sumber :

http://margonda.com/Jendela/mungkinkah-pengelolaan-sampah-di-depok-seperti-di-jepang.html

19 Desember 2009

Nilai Agama Buruk, Siswa Depok Bisa Tak Lulus Ujian Nasional

Para siswa di Depok yang akan menjalani Ujian Nasional patut waspada. Hal tersebut disebabkan penentu kelulusan bukan hanya ditentukan dari nilai ujian nasional semata, tetapi nilai ujian agama yang buruk juga mampu membuat siswa tidak lulus.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Jurusan (Dikmenjur) Dinas Pendidikan Kota Depok, Siti Khoriyah mengatakan bahwa ada empat standar yang menentukan kelulusan. Pertama, partisipasi siswa dalam mengikuti seluruh program di sekolah. Kedua, akhlak dan perilaku siswa tersebut. Ketiga, melihat pada hasil ujian sekolah, dan standar terakhir melihat pada nilai ujian nasional.

Siti mengatakan tidak menutup kemungkinan, seorang siswa yang hasil ujian nasional baik, akan tetapi nilai ujian sekolah, seperti nilai agama atau nilai PPKN tidak baik, maka siswa bisa dinyatakan tidak lulus. Bahkan pada tahun 2009 lalu, ada satu siswa di Depok yang diputuskan tidak lulus oleh pihak sekolah karena nilai pelajaran agamanya jelek. “Tahun lalu ada satu siswa yang diputuskan tidak lulus karena nilai agamanya jelek,” ujarnya kepada wartawan di Dinas Pendidikan, Jumat (05/02). Keputusan tersebut juga tidak diprotes oleh siswa yang bersangkutan.

Ia menambahkan bahwa setelah nilai ujian nasional diketahui, umumnya guru akan mengadakan rapat pleno untuk menentukan kelulusan siswa. Jika dalam rapat ternyata seorang siswa tidak memenuhi salah satu dari keempat standar tersebut maka siswa dapat dinyatakan tidak lulus.

Mengingat banyaknya standar yang harus dipenuhi para siswa untuk bisa lulus, maka Kepala Dinas Pendidikan Farah Mulyati mengharapkan agar siswa benar-benar mempersiapkan dirinya dengan baik. Bahkan, ia menegaskan jika kesiapan siswa dalam menghadapi ujian nasional bukan hanya bergantung pada sekolah, tetapi lingkungan keluarga juga memegang peranan penting. “Ya sebaiknya keluarga juga memberikan perhatian kepada anak-anaknya yang akan ikut UN. Kalau bisa ikut kontrol agar waktu mainnya dikurangi,” ujarnya.

Ujian Nasional untuk siswa SMA dan SMK akan diadakan pada 22 Maret sampai 26 Maret. Tahun ini rencananya, UN di Depok akan diikuti oleh 4.786 pelajar SMA dan 7985 siswa SMK. 

TIA HAPSARI 

Sumber :

http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/02/05/brk,20100205-223846,id.html

5 Februari 2010

Taman Kota di Depok Minim

Taman kota yang ada di Depok, Jawa Barat, dinilai masih minim dan belum tertata rapi. Hal ini diutarakan Mulyo Handono, Kepala Bidang Pertamanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, Jumat (23/4).

Menurut Mulyo, pemanfaatan lahan belum bisa dilakukan optimal. Dikatakannya, seperti layaknya kota lainnya, taman menjadi sulit berkembang karena bukan prioritas utama pembangunan. ''Jadi space yang diberi amat sempit,'' ujarnya. 

Padahal, pengadaan taman kota di kota seluas 200,29 km2 amat berguna sebagai upaya penghijauan kota dan menekan polusi udara. Selain itu, kata Mulyo, anggaran yang ada amat minim. Buktinya pengadaan alat untuk merawat taman amat kurang. 

Hingga kini, misalnya, Mulyo mengaku, Dinas Pertamanan hanya memiliki satu truk penyiram tanaman yang sudah tua dan harus menyiram seluruh tanaman di taman kota di depok. Alhasil, perawatan tak maksimal.

Meskipun dihadang banyak kendala, lebih lanjut dijelaskan Mulyo, pihaknya merencanakan membuat taman kota di beberapa sudut Depok lainnya. Rencananya pertamanan akan menyulap separator jalan yang berada di jalan Margonda Raya untuk menjadi taman kota.

Mulyo mengatakan, akibat pelebaran jalan yang dilakukan di jalan utama Depok itu, mustahil membuat taman di sebelah barat dan timur jalan utama kota Depok itu. Karenanya, pihaknya akan mengalihfungsikan separator yang ada. ''Separator yang sekarang berukuran 80 cm akan dilebarkan hingga 2 meter dan kita tanami pohon,” katanya.

Nantinya Mulyo mengatakan, pohon yang akan coba ditanam berjenis trembesi. Selain karena mengikuti Instruksi Presiden, trembesi juga berguna sebagai penyerap C02 yang paling baik.

Namun, menurut Mulyo, rencana tersebut belum bisa direalisasikan sekarang. Pasalnya kini, Jalan Margonda masih disibukkan dengan proyek pelebaran jalan. ''Kalau ini juga dilakukan sekarang, Margonda bisa tambah macet,'' jelasnya.

Menurut Walikota Depok, Nurmahmudi Ismail, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Depok sebenarnya sudah cukup tinggi. Ia mengatakan Depok sudah mencapai target RTH ideal perkotaan yakni 40 persen dari ukuran ideal 30 persen lahan.

Meski demikian, menurut Nurmahmudi, pemerintah tidak bisa menjadi pihak yang sendirian peduli terhadap penanaman pohon dan taman ini. Ia mengatakan butuh peran serta masyarakat dalam melakukan hal ini.

Sementara itu, demi pelebaran Jalan Margonda, sebanyak 76 pohon yang ada di pinggiran jalan ditebang. Pohon-pohon yang ditebang tersebut terdiri dari pohon besar, sedang, dan kecil yang berjenis angsana dan godongan tiang.

Red: Endro Yuwanto
Rep: Sefti Oktarianisa 

Sumber :

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/metropolitan/10/04/23/112575-taman-kota-di-depok-minim

23 April 2010

Icon Kota Depok

Kota Depok terbentuk pada tahun 1999 berdasarkan UU No.15 Tahun 1999, dengan luas wilayah 20029 m², Meliputi 6 Kecamatan : Pancoran Mas, Beji, Sukmajaya, Limo, Sawangan, Cimanggis. Salah satu potensi pertanian yang cukup potensial adalah Pertanaman Belimbing.

Belimbing Depok dikenal dengan Belimbing Dewa, Hasil buah karya petani penangkar Depok Bapak H. Usman Mubin. Buah yang berwarna kuning-Orange keemasan, mengandung vitamin C dan A yang cukup tinggi, buah besar dapat mencapai 0.8 Kg per buah, Rasa manis ditenggarai sebagi obat herbal penurun darah tinggi/Hipertensi, Kencing Manis, Nyeri Lambung, dll, sangat Prospektif dikembangkan di kota Depok dan kini telah menjadi buah unggulan kota Depok karena secara komparatif Buah Belimbing Dewa Depok Lebih unggul dibandingkan buah belimbing yang lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini diketahui pada setiap Event Lomba Buah Unggul dan pameran-pameran buah Nasional serta Internasional, Buah Belimbing Dewa ini lebih unggul dan selalu menjuarai sebagai buah unggul nasional versi Trubus. Potensi pertanian Belimbing di Kota Depok Sampai Tahun 2006 Berjumlah 33.729 dengan total luas Areal 135 ha menyebar di wilayah kota Depok. Perkiraan Tanaman Belimbing yang sudah Produktif dengan umur tanaman lebih dari 4 Tahun, Memiliki kapasitas produksi per tahun 100-150 Kg per pohon per tahun. Tanaman produktif ini kurang lebih sekitar 27.500-28.000 pohon terdapat di Depok.

Sehingga perkiraan total produksi yang dihasilkan dari belimbing Depok berkisar antara 2.700 Ton sampai 3.000 Ton per tahun, Sementara kapasitas Produksi Belimbing jika diterapkan budidaya sesuai SOP Belimbing Dewa, diharapkan produktifitas per pohon dapat mencapai 300 kg per tahun dan jika diasumsikan harga per Kg Belimbing Berkisar antara Rp 4.000 – Rp 6.000, maka Omzet penjualan belimbing setiap tahun berkisar Rp 16 Miliar sampai 24 Miliar per tahun. Nilai yang cukup besar untuk suatu produk pertanian perkotaan.

Pertanaman Belimbing di kota Depok banyak dikembangkan dilahan-lahan masyarakat dan uniknya banyak juga dikembangkan disepanjang kali ciliwung, contohnya di kel. Pondok Cina, Kel. Tugu dan kelurahan Kelapa Dua. Sehingga pemandangan sepanjang kali Ciliwung menjadi indah dan asri dengan keberadaan tanaman belimbing ini, hal ini berpotensi menjadi kawasan Agrowisata Belimbing Depok di Sepanjang DAS Ciliwung. Sesuatu potensi Sumber Daya Alam yang tak ternilai harganya, ditengah hiruk pikuknya kemacetan jalan jalan di kota Depok.

Upaya lain dalam meningkatkan nilai tambah produk Belimbing adalah pengolahan produk. Walaupun usaha pengolahan hortikultura di kota Depok masih minim, akan tetapi sosialisasi pelatihan di bidang olahan untuk memotivasi pengusaha mikro dibidang pengolahan dalam memproduksi olahan hortikultura khususnya buah-buahan menjadi minuman segar terus ditingkatkan. Kini mulai banyak pengusaha olahan di kota Depok yang merintis untuk olahan produk holtikultura seperti buah belimbing dan jambu biji merah diantaranya adalah Bapak Toni, Ibu Maria, Ibu Retno.

Toko Fresh e adalah salah satu toko buah segar di Jl. Margonda yang telah melakukan kemitraan dengan Asosiasi Petani Belimbing Depok (APEBEDE) dalam pemasaran buah belimbing, jambu dll. Walaupun kapasitas penerimaan produk masih rendah sekitar 15-20 Kg per minggu, akan tetapi perlu upaya mempertahankan kemitraan ini. Sehingga Petani memiliki kemampuan untuk berkomitmen dengan pengusaha Ritel Buah Segar yang selalu memenuhi 3 K (Kapasitas, Kontinuitas, dan Kualitas). PT Sewu segar sebagai supplier buah belimbing untuk wilayah Jakarta dan Surabaya telah membantu pemasaran Belimbing mencapai 1 Ton per bulan, dan kapasitasnya akan terus ditingkatkan sesuai peningkatan hasil kualitas belimbing dari para petani kota Depok dan dalam upaya pemenuhan kualitas produk, para petani mulai menerapkan SOP GAP Belimbing DEWA, hal ini juga dipicu dengan peluang pasar komoditas ini masih cukup besar, karena keunggulan spesifik yang dimiliki belimbing Dewa Depok dan cukup diminati konsumen. Peluang pasar Belimbing untuk kawasan Jabodetabek mencapai angka 6.000 Ton per tahun.

Depok yang memiliki visi sebagai kota niaga dan jasa yang nyaman diharapkan menjadi daerah yang nyaman bagi penduduknya. Kenyamanan tersebut salah satunya dengan tetap mempertahankan ruang terbuka hijau dan potensi lahan pertanian Belimbing yang produktif menjadi salah satu pilihan dalam mempertahankan ruang terbuka hijau perkotaan. (sesuai amanat UU Tata Ruang yaitu RTH perkotaan harus memuat 30% dari total luas wilayah) sehingga kota Depok tetap memiliki komoditas unggulan yang bernilai Kompetitif dan Komparatif khususnya komoditas hortikultura yang merupakan sumber daya lokal (Base Resources) kota Depok yaitu BELIMBING. Keunggulan spesifik ini yang musti dilestarikan, dan menjadi ICON kota, Sehingga di masa mendatang kota Depok tetap memiliki kebanggaan akan sumber daya alam yang potensial dari pengembangan produk pertanian spesifik wilayah dan mendukung ruang terbuka hijau kota Depok.(adv)

Sumber : 

http://www.monitordepok.com/news/edukasi/14101.html dan www.depok.go.id, dalam :

http://www.abangmpokdepok.netne.net/1_19_Icon-Kota-Depok.html

Mesjid Kubah Emas Dian Al Mahri - Depok

Jalan Margonda Depok (2006)

Prospek Kawasan Depok, Sawangan, Cinere :Jalan Tol Dorong Maraknya Perumahan

Jika melihat trend yang kini berkembang, maka kawasan Depok, Sawangan hingga Cinere diperkirakan semakin komplet sebagai kawasan hunian semua lapisan masyarakat. Bila sebelumnya perumahan-perumahan yang ada didominasi untuk kelas menengah bawah, kini bermunculan perumahan untuk kelas menengah atas. 

Lihat saja, perumahan Pesona Khayangan, Bella Casa, Kota Kembang, Depok Maharaja, adalah perumahan yang langsung bersinggungan dengan kota Depok. Ke arah Sawangan dan Cinere, perumahan untuk kelas menengah atas ramai bermunculan. Telaga Golf Sawangan, Bukit Rivaria Sawangan, Mega Cinere, Pondok Cinere Indah, adalah perumahan kelas real estat. 

Harga rumah di kawasan ini pun paling sedikit di atas seratus jutaan dengan tipe yang dipasarkan terkecil adalah tipe 36 atau 45. Bahkan, rumah dengan model town house pun disana telah hadir antara lain Griya Sarana Husada dan Villa Nirvana. 

Perkembangan ini sedikit berbeda dibandingkan masa-masa sebelumnya dimana perumahan lebih banyak tumbuh di sepanjang Depok-Citayam-Bojong Gede, dengan akses utama adalah kereta api. Perumahan yang hadir juga kebanyakan untuk kelas menengah bawah. Simak perumahan-perumahan yang sudah lebih dulu hadir diantaranya Perumahan Bojong Depok Baru, Taman Raya Citayam, Perumahan Bumi Indah Pesona, Griya Waringin Elok, Perumahan Bumi Insani, hingga Perumahan Permata Depok. Harga rumah berkisar di bawah Rp 100 juta dengan tipe 21, 27 dan tipe 36 lebih banyak mendominasi. 

Apakah trend bermunculannya perumahan menengah atas di jalur Depok-Sawangan-Cinere itu akan terus berlangsung? Pengamat properti, Panangian Simanungkalit, berpendapat hal itu akan terjadi. Menurutnya, arus pergerakan orang/penduduk dari Jakarta Selatan yakni di sekitar Pasar Minggu akan bergeser ke Depok dan Cinere. “Depok dan sekitarnya pun otomatis menjadi pilihan yang tak bisa diabaikan. Harus diakui, semakin banyak orang yang pindah dari Jakarta Selatan ke Depok dan mereka tentu saja mencari permukiman yang representatif,” katanya. 

Infrastruktur

Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) mencatat, perkembangan properti untuk kelas menengah atas di jalur Depok-Sawangan-Cinere semakin kencang saja. Ini sejalan dengan percepatan aksesibilitas ke kawasan lain di Jakarta. Apalagi Pemerintah Daerah Kota Depok mengalokasikan tidak kurang dari 25 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Depok untuk membangun infrastruktur, utamanya peningkatan kapasitas dan perbaikan kondisi jalan-jalan. Jalur Depok-Sawangan-Parung, ke depan akan bertambah ramai seiring dengan rencana perpindahan terminal Depok ke wilayah Parung. 

Di luar perkembangan properti menengah atas di wilayah Depok-Sawangan-Cinere seperti diuraikan di atas, faktor lain yang diprediksi akan semakin mendorong prospek kawasan dan pergerakan harga tanah di wilayah ini adalah rencana pembangunan ruas tol Depok-Antasari dan Cinere-Bogor-Jagorawi masing-masing sepanjang 18,2 kilometer dan 14 kilometer.

Tender untuk proyek tol ini sudah dibuka dan tahun ini juga diperkirakan pembebasan tanah rampung sehingga pada tahun 2006 kedua ruas itu sudah bisa dibangun. Adalah PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) yang serius ingin berpartisipasi. Tidak tanggung-tanggung, operator tol ruas Cawang-Tanjung Priuk ini mengalokasikan Rp 491 miliar untuk proyek tersebut. 

“Tentu kita akan membentuk konsorsium untuk mengerjakan ruas-ruas tol itu. Lebih baik bagi CMNP membagi beban bersama pihak lain daripada kita mengerjakannya 100 persen,” katanya di Jakarta, Kamis (24/2). Sejak awal pihak CMNP memang mempersiapkan diri. Studi kelayakan sudah dilakukan dan bahkan perusahaan sudah menandatangani MoU dengan Pemda Kota Depok untuk memuluskan pembebasan tanah oleh Pemda. 

Bila itu terwujud, jalur Depok-Sawangan-Cinere diyakini bakal semakin berkembang. Karena untuk jalur Depok-Antasari, pembangunannya melalui terminal Parung yang hanya berjarak 10 menit berkendara dari Perumahan Bukit Rivaria Sawangan. Demikian pula ruas tol Cinere-Jagorawi akan melewati kawasan Depok-Cinere. 
“Pokoknya nantinya Sawangan akan semakin mudah diakses. Mau kemana-mana gampang. Kalau tidak beli rumah sekarang, nanti bakal tambah mahal,” ujar Ritha, salah satu staf pemasaran Perumahan Bukit Rivaria Sawangan yang ditemui SH di Jakarta, Kamis (24/2). 

Komersial

Rencana pembangunan jalur-jalur baru itu tentunya akan memunculkan Depok dan sekitarnya sebagai pusat pertumbuhan baru di Selatan Jakarta, terutama untuk perumahan kelas menengah atas. Apalagi mengingat saat ini pengembang (developer) besar seperti Grup Lippo, Duta Pertiwi dan Grup Djarum, berani ‘menancapkan kuku’-nya dengan membangun properti komersial di kota Depok. Diantaranya adalah Depok Town Square (Lippo), ITC Depok (Duta Pertiwi) dan Margo City Square (Djarum) serta Depok Town Center (Gapura Prima Grup). Semua properti komersial itu akan menjadi pendukung bagi perumahan-perumahan kelas menengah atas dan kelas menengah bawah yang sudah ada. 

Ujung-ujungnya, tentu saja harga tanah dan rumah di kawasan ini akan terangkat naik. 
“Jika seluruh properti komersial itu selesai, bukan mustahil harga properti di Depok pun akan bergerak lebih cepat lagi dari sebelumnya. Artinya, berinvestasi properti di Depok menjanjikan keuntungan yang lumayan besar di masa mendatang,” ucap Panangian. 

Kota Kembang misalnya, kavling di perumahan menengah yang dibangun oleh Daksa Grup itu dijual antara Rp 600-800 ribu per meter persegi. Padahal, tanah di luar perumahan itu hanya berkisar Rp 150-300 ribu per meternya. Lihat pula harga tanah dan rumah di Perumahan Bukit Rivaria Sawangan. 

Bila kualitas bangunan prima, harga tanah di sana dihargai tidak kurang dari Rp 1,4 juta per meter persegi bahkan mungkin lebih mahal. Dan bila ruas-ruas tol terealisir, tahun depan harga tanah dan rumah di kawasan Depok-Sawangan-Cinere dipastikan semakin melejit. Jadi, lebih baik beli sekarang sebelum harga naik. 
(SH/rudy victor sinaga) 
 

Sumber:

http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/properti/2005/0225/prop1.html

2005